Wakapolres Lombok Utara Pimpin Monev Serapan Anggaran Bulan Juli 2022

Lombok Utara NTB - Wakapolres Lombok Utara Kompol Samnurdin, S.H. memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyerapan anggaran Bulan Juli Tahun 2022 Polres Lombok Utara yang dilaksanakan diruang Aula Sarja Arya Racana, Rabu (27/07/2022).

Adapun maksud dan tujuan Monev realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan informasi secara terbuka tentang realisasi anggaran yang di serap sampai dengan Bulan Juli tahun 2022

Baca juga: Jarimatika Perkalian Super Mudah

“Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran Bulan Juli Tahun 2022 Polres Lombok Utara merupakan bagian dari quality management process, dimana monitoring dan evaluasi berguna untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program/kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan" ujar Kabaq Ren Polres Lombok Utara AKP Arifuddin, S.Sos., M.Si.

Ia mengatakan, secara lebih spesifik, manfaat dari adanya monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan realisasi pencapaian target anggaran dan kinerja.

Baca juga: Menghadapi Berbagai Event Otomotif Internasional di NTB, Tim Medis RSUD NTB Ikuti Seminar Lisensi di Finlandia

"Serta menilai apakah program/kegiatan tersebut berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel" tegas Kabag Ren Polres Lombok Utara ini

Wakapolres Lombok Utara Kompol Samnurdin SH dalam arahannya menyebutkan, pentingnya giat anev dilakukan guna  monitoring Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing - masing pengguna anggaran.

Baca juga: AHY Minta Masyarakat Bima Dukung Program Gubernur Wujudkan NTB Gemilang

Menurut orang nomor dua dijajaran Polres Lombok Utara ini, terkait dengan penyerapan anggaran. Agar segera berkoodinasi dengan Bag Ren bilamana ada kendala maupun terkait revisi anggaran.

"Terimakasih atas kegiatan analisis dan evaluasi (Anev) yang dilakukan rutin oleh Bag Ren untum mengecek LRA dan memberikan tehnis dan juknis dalam penyerapan anggaran T.A 2022" pungkas Samnurdin.(Adb)

Baca juga: Ferdiansyah Minta Ketegasan Pemerintah Soal Standar Nasional Pendidikan Indonesia